SEIRAMPAH I METROSERGAI.com – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus memperkuat peran kader dasawisma sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dan pendataan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Adlin Tambunan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Dasawisma Kabupaten Sergai Tahun 2026.
Di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan yang diikuti ratusan kader dari seluruh kecamatan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas administrasi.
Pendataan keluarga, serta pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat lingkungan dan keluarga.
Dalam arahannya, Adlin menekankan bahwa keberadaan dasawisma memiliki posisi penting dalam mendukung keberhasilan program pemerintah daerah.
Menurutnya, kader dasawisma merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mampu menghadirkan data yang valid dan sesuai kondisi lapangan.
“Keaktifan dasawisma akan menghasilkan data keluarga yang akurat dan terkini.
Dari data itulah pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang tepat sasaran dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Adlin.
Ia juga mendorong seluruh kader agar terus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi maupun pendataan keluarga.
Dengan kapasitas yang semakin baik, kader dinilai dapat menjadi motor penggerak pembangunan berbasis keluarga di Kabupaten Serdang Bedagai.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sergai, Rosmaida Saragih Darma Wijaya, menyebut kader dasawisma sebagai garda terdepan PKK yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menurut Rosmaida, kelompok dasawisma yang terdiri dari 10 hingga 20 rumah memiliki peran strategis.
Dalam memantau kondisi kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sosial masyarakat di lingkungan terkecil.
“Peran kader sangat penting karena merekalah yang memahami kondisi warga secara langsung.
Tanpa dasawisma yang aktif, pelaksanaan program PKK tidak akan maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, TP PKK Sergai akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah.
