MEDAN I METROSERGAI.com – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sergai berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD, serta sekretaris daerah dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.
Bupati Sergai yang akrab disapa Bang Wiwik menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif.
Tetapi menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sergai.
Opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Darma Wijaya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada DPRD Sergai dan seluruh masyarakat yang terus mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah.
Menurut Bang Wiwik, raihan opini WTP harus menjadi landasan untuk memperkuat integritas aparatur.
Meningkatkan profesionalisme birokrasi, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat.
“Ke depan, kami berharap prestasi ini tidak hanya dipertahankan.
Tetapi juga diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dengan torehan delapan kali opini WTP secara beruntun, Pemkab Sergai dinilai mampu menjaga konsistensi.
Pengelolaan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
