Daerah

Proyek Jalan Lingkungan di Desa PON Dikecam Warga, Minim Koordinasi dan Kualitas Dipertanyakan

×

Proyek Jalan Lingkungan di Desa PON Dikecam Warga, Minim Koordinasi dan Kualitas Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

SERGAI I METROSERGAI.com – Pembangunan jalan lingkungan di Desa PON, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), kembali menjadi sorotan.

Alih-alih membawa kenyamanan, proyek yang menyedot anggaran ratusan juta rupiah dari APBD 2025 itu justru menuai keluhan karena hasilnya dinilai asal jadi dan tidak sesuai harapan masyarakat.

Di lapangan, kondisi jalan yang baru selesai dibangun di Gang Saudara, Gang Rukun, dan Gang Keluarga sudah tampak memprihatinkan.

Retakan di badan jalan muncul di beberapa titik, bahkan ukuran jalan menjadi lebih sempit dari sebelumnya.

Warga mengaku kecewa, sebab sebelum dibangun, kendaraan roda dua dan becak bermotor masih bisa berselisih dari dua arah, kini justru semakin sulit dilalui.

Ironisnya, Kepala Desa PON, Andrianto, SP, mengaku tidak pernah diajak berkoordinasi dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Saya tidak tahu menahu, tidak ada koordinasi dengan saya. Tapi ketika warga marah, sayalah yang jadi sasaran, terutama kaum ibu yang setiap hari melintas,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kadis Perkim Sergai, Sofyan Suri, S.Sos, M.M melalui Kabid Perkim, M. Teddy Amsyari Siregar saat di konfirmasi awak media l menyebutkan proyek itu masih dalam tahap pemeliharaan.

Namun, jawaban ini tidak nyambung justru dianggap mengalihkan persoalan awal karena kualitas pekerjaan yang sejak awal sudah nampak kurang bermutu.

Tokoh Pemuda Melayu Sergai, Jaliludin atau akrab disapa OK Naok, menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat.

Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan memeriksa proyek tersebut.

“Jangan hanya mengandalkan dana pemeliharaan, tapi kualitas harus diutamakan.

Kami menduga ada penyimpangan dalam pelaksanaan, jadi harus diperiksa tuntas,” tegasnya.

Kritik warga Desa PON menjadi pengingat penting bahwa pembangunan infrastruktur desa tidak boleh hanya mengejar kecepatan proyek selesai.

Transparansi, koordinasi dengan pemerintah desa, serta pengawasan kualitas adalah kunci agar dana publik benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan malah menimbulkan kekecewaan.(edwin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *