METROSERGAI.COM, Pematangsiantar– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Jumat (13/6/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari masa kepemimpinan Wali Kota Wesly.
Unjuk rasa berlangsung damai dan tertib, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan orasi, membacakan pernyataan sikap, serta menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Wali Kota.
Mereka menilai kepemimpinan Wesly belum menunjukkan kinerja yang signifikan, terutama dalam merealisasikan 13 program prioritas yang dijanjikan saat kampanye.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Robert Hidayat Pardosi, yang menjadi orator utama, menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap arah kebijakan Wali Kota.
“Aksi ini adalah representasi dari kekecewaan kami, mahasiswa, terhadap kepemimpinan Wesly yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat Kota Pematangsiantar,” tegas Robert.
Selain Robert, Panca dari Gerakan Aspirasi Mahasiswa Pembela Rakyat (GAMPAR) dan Kobab dari Kelompok Studi Pendidikan Merdeka (KSPM) juga turut menyampaikan pandangan mereka. Para mahasiswa menyoroti minimnya realisasi program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat, serta dugaan adanya pengaruh elit birokrasi yang menghambat fokus pembangunan.
“Wali Kota seperti terjebak dalam lingkaran elit birokrasi yang tidak produktif. Ini membahayakan karena pemimpin seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan hanya melayani kepentingan segelintir kelompok,” ujar Robert.
Berikut empat tuntutan utama mahasiswa dalam aksi tersebut:
-
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kota Pematangsiantar.
-
Memprioritaskan anggaran dan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
-
Merealisasikan seluruh janji kampanye, khususnya 13 program prioritas.
-
Menjamin transparansi dan keberpihakan terhadap rakyat dalam setiap kebijakan publik.
Selain menyuarakan tuntutan, mahasiswa juga mengecam beberapa pemberitaan media yang mereka nilai tidak netral dan cenderung menggiring opini seolah aksi ini bermuatan politis. Mereka menduga adanya kerja sama antara pihak media dan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
“Kami menolak framing media yang menyebut aksi ini sebagai gerakan politis. Aksi ini murni lahir dari keresahan mahasiswa atas kinerja pemerintahan yang mengecewakan,” tambah Robert.
Aliansi Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan Kota Pematangsiantar. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan signifikan dari Wali Kota.
“Apa yang kami sampaikan hari ini jangan hanya menjadi catatan kosong. Kami akan terus bergerak jika tidak ada perubahan,” tegas Panca.
Aksi ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar bahwa mahasiswa akan terus hadir sebagai pengawal demokrasi dan suara rakyat.***
