“Banyak masukan untuk pemerintah pusat, seperti yang disampaikan Gubsu Bobby Nasution, Wagub Aceh, dan Sekda Sumbar tadi. Renduk ini masih banyak catatan, banyak yang perlu di-update dengan data baru, perlu di-update bersama,” ujarnya.
Menteri PPN/Bappenas juga menegaskan bahwa Renduk yang dibahas merupakan versi pertama yang diselesaikan pada 15 Februari 2026 dan masih terbuka untuk revisi.
“Secara induk ini adalah versi pertama. Kami tetap membuka ruang masukan baru, seperti yang sudah disampaikan Gubernur Sumut, Wagub Aceh, dan Sekda Sumbar. Masukan dari kepala daerah wilayah terdampak sangat kami perhatikan, kami masih membuka masukan hingga 30 Maret,” katanya.
Di akhir rapat, Renduk versi pertama disetujui dengan sejumlah catatan perbaikan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera selama tiga tahun ke depan.
Namun, dengan selisih anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, desakan perbaikan alokasi untuk Sumatera Utara dipastikan akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan lanjutan.
Sebagai bentuk protes keras tersebut Gubsu Bobby Nasution sampai walk out dari rapat tersebut.***
