“Saat ini belum ada retribusi dari aktivitas pedagang di TL, yang berarti kontribusi mereka terhadap PAD belum diatur dengan baik.”
“Namun, ini bisa diperbaiki dengan membuat Perwal atau Perda yang mengatur aktivitas tersebut agar lebih terstruktur dan memberikan manfaat bagi daerah,” usulnya.
Mengakhiri pernyataannya, Yasser menyerukan agar kebijakan yang diambil tidak hanya berpaku pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita perlu kebijakan yang berbasis empati, yang benar-benar melihat kondisi masyarakat.”
“Penggusuran ini bukan solusi, tetapi justru menambah masalah baru. Saya harap pemerintah dapat mendengar dan bertindak lebih bijak dalam menangani isu ini,” tutupnya.***
