Jalaludin mendorong agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihak kepolisian, maupun kejaksaan turun tangan melakukan pemeriksaan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak terkait perlu dipanggil untuk menjelaskan kondisi proyek ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai jika benar ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, maka berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Oleh karena itu, ia berharap persoalan tersebut dapat diusut secara tuntas demi menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.(dwin)
