Sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang bersih.
Sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” kata Burhanuddin.
Dalam pertemuan ini, hadir pula Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep N. Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, serta Sekretaris Daerah DK Jakarta Marullah Matali.
Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara lembaga hukum dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Dengan adanya komitmen ini, masyarakat Jakarta dapat berharap bahwa pembangunan di ibu kota akan berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Keputusan untuk menggandeng Kejaksaan Agung sebagai mitra dalam pengawasan hukum mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi DK Jakarta dalam menciptakan tata kelola yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ke depan, kerja sama ini diharapkan tidak hanya memastikan pembangunan yang bebas dari pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, Jakarta bisa semakin kuat sebagai pusat ekonomi global yang modern dan berintegritas.(Kapuspenkum Kejagung)
