Ia mencontohkan keberhasilan kerja sama serupa dalam kasus PT Garuda Indonesia, di mana fokus utama adalah pemulihan aset dan menjaga keberlanjutan perusahaan demi kepentingan negara.
“Sesuai dengan visi pemerintah dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi di sisi lain, aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat harus tetap terlindungi,” ujar Erick Thohir.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN dalam mengoptimalkan aset negara yang bermasalah agar dapat kembali memberikan nilai tambah.
Dengan pengelolaan yang baik, lahan PT Duta Palma Group yang sebelumnya terjerat kasus hukum dapat dioptimalkan untuk berbagai kepentingan strategis.
Baik dalam sektor perkebunan, ketahanan pangan, maupun industri berbasis sumber daya alam lainnya.
Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Sekitar
Keputusan untuk menitipkan lahan PT Duta Palma Group kepada Kementerian BUMN tidak hanya berdampak pada pengelolaan aset negara.
Tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada lahan tersebut.
Ribuan tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di PT Duta Palma Group diharapkan dapat tetap memiliki mata pencaharian dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
Selain itu, dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, lahan tersebut juga berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui optimalisasi sektor perkebunan dan industri turunannya.
Jika dikelola dengan baik, aset ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Komitmen Bersama dalam Penegakan Hukum dan Pemulihan Ekonomi
Pertemuan antara Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, seperti Wakil Menteri BUMN, Jaksa Agung Muda Intelijen.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, serta sejumlah pejabat dari Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN.
