METROSERGAI.COM, Medan-Untuk memastikan seluruh proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, berjalan tertib, jujur, transparan, dan lebih manusiawi, seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara (Sumut) menandatangani pakta integritas.
Hal ini demi mewujudkan SPMB yang bersih, dan agar semua peserta didik di Provinsi Sumut bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Effendy Pohan pada Konsolidasi Wilayah dan Penandatanganan Pakta Integritas dalam Rangka Mendukung SPMB Bersih tahun 2025 di Provinsi Sumut yang diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jalan Sutomo Nomor 1 Medan, Rabu (14/5).
“SPMB bukan hanya soal siapa yang diterima di sekolah mana. Namun ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan kita. Ini adalah soal keadilan bagi seluruh anak-anak Sumut, baik yang tinggal di kota, desa, daerah pesisir, maupun daerah terpencil. Semua punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas,” katanya.
Effendy Pohan mengatakan, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa. Dalam upaya mewujudkan visi kolaborasi Sumut berkah menuju Provinsi Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan, harus dimulai dari tata kelola pendidikan yang adil, transparan, dan merata. SPMB, katanya, adalah pintu awal dari semuanya.
Effendy Pohan mengajak seluruh elemen untuk menjadikan SPMB tahun pelajaran 2025/2026 ini sebagai titik perubahan bahwa prosesnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan mendukung pelaksanaan SPMB bersih. “Kita jadikan Sumatera Utara sebagai contoh pelaksanaan SPMB yang adil dan transparan untuk provinsi lain,” ucapnya.
Melalui momentum ini, Sekda Sumut memastikan bahwa tidak ada anak yang tertolak hanya karena alasan “tidak ada orang dalam”, tidak ada “jalur belakang”, tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar atau manipulasi data.
“Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas. Jika ada keraguan, kita harus transparan. Karena ketika satu anak saja merasa dikecewakan oleh sistem ini, kita semua ikut gagal menjaga keadilan,” tegasnya.
