Selain itu, AMPAN juga mendorong agar dilakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun.
“Apabila nantinya ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka kami berharap proses hukum dapat berjalan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
AMPAN menegaskan bahwa sikap yang mereka sampaikan merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dalam mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
Mereka juga menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut hingga ada kejelasan dari pihak berwenang.
“Pengawasan terhadap Dana Desa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Agar anggaran tersebut benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan desa,” pungkasnya.(edwin)
