Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution menjelaskan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memitigasi bencana sesuai porsi dan kewenangan masing-masing, sekaligus memperkuat upaya pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan pascabencana.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menyiapkan anggaran dana tunggu hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak bencana. Namun dari Bupati Tapsel, Pak Gus Irawan meminta bantuan tersebut dialihkan untuk membantu perbaikan akses jalan masyarakat yang terputus akibat banjir dan longsor,” ungkap Gubernur.
Untuk itu, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus mengolaborasikan langkah bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam memulihkan kondisi masyarakat melalui program R3P.
Sementara itu, warga Desa Tandihat yang menghuni Huntara di Kelurahan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, N Dalimunthe, menyampaikan bahwa dirinya bersama warga terdampak lainnya telah menempati Huntara tersebut selama dua pekan.
“Kami sudah dua pekan tinggal di sini. Alhamdulillah, sudah ada disiapkan tempat tidur, kamar mandi, dapur dan fasilitas lainnya. Sudah jauh lebih nyaman lah daripada di pengungsian,” sebut Dalimunthe.
Ia yang berprofesi sebagai petani/pekebun mengaku kehilangan tempat tinggal akibat rusak berat diterjang banjir bandang. Kondisi serupa juga dialami warga lainnya.
“Kebun kami juga banyak yang rusak. Tetapi yang paling sulit sekarang, jalan menuju kebun itu kan putus. Jadi kami kesulitan untuk bisa ke sana. Kalau bisa, ada bantuan pemerintah membangun kembali akses jalan ke ladang (kebun) secepatnya,” harap Dalimunthe.***
