JAKARTA – METROSERGAI.com – Pemerintah semakin mempertegas komitmennya dalam mendukung industri nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar wadah atau tray yang digunakan dalam program ini diproduksi oleh industri dalam negeri, bukan hasil impor.
Instruksi ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (19/3).
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta anggota DEN lainnya.
Menurut Luhut, kebijakan ini diambil setelah dilakukan kajian mendalam oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Arif, yang meneliti berbagai aspek pelaksanaan program MBG.
Salah satu temuan utama dari studi tersebut adalah masih adanya penggunaan wadah makanan impor dalam program ini.
Untuk itu, pemerintah memutuskan bahwa produksi tray harus sepenuhnya dilakukan oleh industri dalam negeri.
“Kami sepakat dengan Bappenas dan Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan.
Presiden menegaskan bahwa wadah makanan ini tidak boleh diimpor dan harus diproduksi oleh industri lokal,” ujar Luhut.
Dampak Ekonomi yang Signifikan
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat sektor manufaktur dalam negeri, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas.
Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN, program MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor, terutama di bidang manufaktur, distribusi, dan jasa pendukung lainnya.
Selain itu, program ini juga diperkirakan mampu menekan angka kemiskinan hingga 5,8%.
Langkah pemerintah ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
Dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memberikan peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
Sinergi untuk Implementasi yang Optimal
