“Kami akan mengundang ketua umum organisasi perawat, bidan, dan tentunya perwakilan wartawan untuk duduk bersama dan membahas lebih lanjut mengenai alokasi rumah subsidi ini,” tambahnya.
Pembangunan Rumah Subsidi di Seluruh Wilayah Indonesia
Menteri PKP juga menegaskan bahwa rumah subsidi ini akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerataan akses terhadap perumahan layak dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar.
Lebih lanjut, Menteri PKP menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Selain itu, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, juga turut memberikan dukungan sehingga kebijakan terkait Giro Wajib Minimum (GWM) dapat mengalami pelonggaran dari 5 persen menjadi 4 persen.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar skema pendanaan bagi rumah subsidi maupun rumah komersial.
Menjamin Kualitas dan Ketepatan Sasaran
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam program ini adalah kualitas bangunan rumah subsidi.
Menteri PKP menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kualitas rumah subsidi tidak boleh diabaikan.
Mengingat banyaknya keluhan terkait pembangunan rumah subsidi di masa lalu seperti bangunan yang cepat rusak atau mengalami keretakan dalam waktu singkat pemerintah berupaya memastikan agar masalah ini tidak terjadi lagi.
Untuk itu, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan audit lapangan.
Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah subsidi yang dibangun memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi rumah subsidi yang cepat rusak. Jangan sampai dalam waktu kurang dari satu tahun atap sudah bocor, tembok retak-retak.
Kasihan masyarakat yang menempati rumah tersebut,” ungkapnya.
Selain kualitas, ketepatan sasaran juga menjadi prioritas utama.
Menteri PKP menegaskan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi acuan dalam menentukan penerima manfaat.
