METROSERGAI.COM, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membantah tudingan menahan bantuan kemanusiaan dari relawan asal Malang, Jawa Timur, yang sempat viral di media sosial.
Bantahan tersebut disampaikan Kepala Posko Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung, yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu.
Basarin menjelaskan, informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bantuan dari Relawan Malang dan Gimbal Alas Indonesia untuk Provinsi Aceh dipersulit saat masuk ke Sumut. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Kemarin di tanggal 17, 18, dan 20 Desember kami menerima ada 11 kontainer yang masuk ke Posko Provinsi Sumut. Informasi yang kami terima dari Pelni, bantuan itu berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena lokasi yang memungkinkan untuk bongkar muat kontainer di GSG, sehingga dibongkar di sana,” ujar Basarin kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Basarin menyebutkan, setelah proses pembongkaran dilakukan, muncul relawan dari Malang, Jawa Timur, yang menginformasikan bahwa dua dari 11 kontainer tersebut merupakan bantuan milik mereka.
Pihak posko kemudian meminta manifest atau rincian isi bantuan untuk keperluan verifikasi.
“Kemudian ada yang datang mengatasnamakan masyarakat Provinsi Jawa Timur, ada dua kontainer terbawa di dalam rombongan 11 kontainer tadi. Lalu kami minta manifest berupa barang buktinya apa saja yang ada di dalam supaya bisa kita verifikasi barangnya,” ucapnya.
Setelah manifest diserahkan, pengecekan barang dilakukan di Gudang Posko Sumut, Gedung Serba Guna (GSG). Namun, lanjut Basarin, muncul persoalan terkait biaya jasa angkut dari Pelabuhan Belawan ke GSG yang disebut-sebut sebesar Rp2,4 juta.
“Baru pada hari Kamis (18/12/2025) mereka bawa manifest, lalu saya arahkan ke GSG untuk dicek barangnya ada atau tidak. Lalu kami harap kemarin bisa bersama Pelni (Medan) juga karena ada pembebanan biaya dari Belawan ke GSG,” katanya.
Basarin menegaskan, pembiayaan tersebut murni merupakan biaya operasional jasa angkut dari mitra PT Pelni Medan dan tidak melibatkan Pemprov Sumut.
