“Kami percaya bahwa transformasi digital adalah jalan menuju birokrasi yang modern.
Dengan SPBE, kami bisa merespons kebutuhan masyarakat lebih cepat dan akurat,” tegasnya.
Selain itu, penilaian reformasi birokrasi Sergai juga diperkuat oleh hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tahun ini berhasil meraih predikat “BB”.
Kedua pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa arah kebijakan birokrasi Sergai berada di jalur yang tepat.
Namun demikian, Bupati Darma Wijaya tak menutup mata terhadap tantangan yang masih ada.
Ia mengakui bahwa masih banyak ruang untuk pembenahan, terutama dalam hal penguatan inovasi pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia.
Serta percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital yang saat ini masih dalam tahap perencanaan.
“Kami juga sedang mempersiapkan berbagai inovasi layanan agar bisa menembus seleksi nasional dari Kemenpan RB.
Ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa daerah seperti Sergai juga mampu menjadi pionir dalam pelayanan publik yang inklusif dan responsif,” katanya.
Hasil lain yang menunjukkan kemajuan Sergai adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai skor 86,53 dengan predikat “Baik”.
Tidak hanya itu, hasil Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan pun mendapat penilaian “PRIMA”, menegaskan bahwa Sergai semakin inklusif dalam pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil evaluasi akan segera ditindaklanjuti.
Fokus utama ke depan adalah pada peningkatan kualitas SDM, pembenahan sistem perencanaan program.
Dan penguatan peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
“Reformasi birokrasi adalah pondasi dari visi besar kami: Sergai Mantab Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan.
Evaluasi ini menjadi cermin bagi kami untuk terus bergerak maju, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya dengan penuh optimisme.(mcs)
