Selain menjaga produksi, Pemprov Sumut juga sigap melakukan pemulihan lahan pascabencana, terutama di daerah terdampak. Berdasarkan data, terdapat 31.123 hektare lahan pertanian di Sumut yang terdampak bencana, dengan rincian rusak ringan lebih dari 22 ribu hektare, rusak sedang sekitar 4.500 hektare, dan rusak berat 4.560 hektare.
“Kecamatan Tukka, Sibolga ada 94 hektare lahan yang rusak dan langsung kita intervensi. Kita sudah melakukan penanaman kembali dan bibitnya kita berikan. Sedangkan untuk kerusakan lahan sedang dan berat di daerah yang lain juga akan diintervensi. Kita saling berkolaboarsi dan gotong royong, pemulihan lahan ini akan ditanggung oleh Kementan, provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kondisi ini tidak terdampak langsung dari panen kita,” jelas Timur.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut, Dikky Anugrah, memaparkan bahwa melalui program Jaskop sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut telah membangun 10 unit Solar Dryer Dome (SDD) dan 10 unit gudang penyimpanan di dua kabupaten sentra produksi cabai terbesar, yakni Batubara dan Karo.
“Ini merupakan langkah bijak yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pascapanen, menurunkan kehilangan hasil, serta menjaga stabilitas pasokan cabai sebagai komoditas strategis penyumbang inflasi,” ujar Dikky.
Kapasitas SDD mampu menampung hingga 2 ton cabai merah yang dikelola oleh kelompok tani penerima manfaat, mengurangi risiko kehilangan pascapanen hingga 20 %, serta meningkatkan pendapatan petani sampai 22 %.
Untuk meredam gejolak inflasi pada 2025, Pemprov Sumut melalui BUMD juga melakukan pembelian dan penyaluran sebanyak 50 ton cabai merah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Langkah ini ditempuh untuk mengendalikan laju inflasi akibat fluktuasi harga cabai merah yang sempat menyentuh kisaran di atas Rp100 ribu per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Sumut.
“Langkah pembelian dan penyaluran kembali cabai merah ini terbukti efektif menstabilkan harga, di samping berbagai langkah cepat dan reaktif yang paralel dilakukan seperti operasi pasar murah dan pasar murah bergerak. Sehingga pada November 2025 angka inflasi Sumut turun menjadi 3,96%,” ujar Dikky. ***
