Ia menekankan bahwa pembangunan rumah harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan warga.
“Rumah perlu kehidupan. Karena itu, ekonomi rakyatnya juga harus dibangun — termasuk UMKM, kontraktor, dan toko bangunan agar ikut tumbuh,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Musa Rajekshah (Ijeck) menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mendorong agar program perumahan rakyat merata di seluruh daerah.
“Kami ingin masyarakat memiliki rumah layak huni sesuai program Presiden Prabowo. Selain rumahnya, para kontraktor, developer, hingga UMKM juga mendapat manfaat dari kredit murah dan subsidi pemerintah,” tutur Ijeck.
Kepala UPT Rusunawa Seruwai, Syahrun Harahap, saat ditemui mengatakan tiga tower di Rusunawa, yaitu Tower A, B, dan C, sudah dikelola Dinas Perkimciktaru.
Semuanya sudah berjalan dengan baik, seluruh dokumennya lengkap, dan asetnya juga sudah menjadi milik Pemerintah Kota Medan.
Dia menambahkan, untuk Tower D masih dalam proses karena menunggu peralihan dari satu kementerian ke kementerian yang baru.
“Sebelumnya berada di bawah Kementerian PUPR, sekarang beralih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujarnya.
Dia menerangkan bahwa seluruh lahan merupakan milik Pemko Medan, termasuk lahan yang akan digunakan untuk pembangunan baru nanti. Luas lahannya sekitar enam hektare.
Rencananya akan dibangun dua tower tambahan, namun tidak seperti yang sekarang — jika yang ada saat ini merupakan tower kembar, maka yang baru nanti modelnya tunggal.
Setiap tower memiliki 96 unit, dengan total keseluruhan 384 unit. Bangunan terdiri atas lima lantai, di mana lantai bawah digunakan untuk area parkir, sedangkan hunian dimulai dari lantai dua hingga lantai lima.***
