TERITORIAL24.COM, TEBING TINGGI —Walikota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih, pada Senin (16/6/2025), menerima perwakilan dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tebing Tinggi Menggugat di ruang kerjanya.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang digelar aliansi tersebut pada 2 Juni 2025, yang memuat sebelas tuntutan, salah satunya terkait dugaan ketidaktransparanan dalam Program Beasiswa Utusan Daerah (BUD).
Program BUD, yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan menggunakan dana APBD sebesar Rp634 juta untuk membiayai tiga mahasiswa, diduga diberikan kepada anak-anak pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Dalam dialog yang berlangsung intens, pegiat sosial Arif Joy menyampaikan langsung kekhawatirannya kepada Walikota. Ia menyoroti potensi praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami menuntut komitmen Bapak Walikota untuk memastikan bahwa Program BUD dijalankan secara adil dan transparan. Kami tidak ingin kesenjangan sosial semakin melebar karena anak-anak dari keluarga tidak mampu kehilangan kesempatan hanya karena faktor ekonomi, sementara anak pejabat dengan mudah mendapat akses,” tegas Arif.
Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh biaya pendidikan, mulai dari uang kuliah, buku, praktikum, hingga tempat tinggal, telah dibiayai oleh APBD. “Kami tidak ingin kesewenang-wenangan seperti ini dibiarkan,” tambahnya.
Diskusi pun meluas ke isu-isu lain seperti pelayanan publik, kesehatan, pemberdayaan UMKM, lapangan kerja, dan arah pembangunan kota secara umum.
Menanggapi tuntutan tersebut, Walikota Iman Irdian Saragih menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap penyalahgunaan wewenang, khususnya terkait Program BUD.
“Jika terbukti ada unsur KKN, saya tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab. Saya akan membentuk tim investigasi dari Inspektorat dan BKPSDM untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam program ini,” ujar Walikota.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan program-program sosial.
Usai pertemuan, Haryono selaku perwakilan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tebing Tinggi Menggugat menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang diberikan.
“Gerakan kami adalah murni kontrol sosial demi kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan Program BUD serta kebijakan lain dijalankan secara bersih dan adil,” ucapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Aliansi juga menyerahkan dokumen berisi hasil kajian dan bukti-bukti terkait Program BUD kepada Walikota untuk ditindaklanjuti.***
