SEIRAMPAH I METROSERGAI.com – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Melalui penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (UP2K) TP PKK Kabupaten Sergai Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai H. Darma Wijaya, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Kaharuddin, MM, di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sei Rampah, Senin (24/11/2025).
Dalam sambutan yang dibacakan Kaharuddin, Bupati menegaskan bahwa TP PKK memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pemberdayaan keluarga.
“PKK adalah garda terdepan dalam membangun dan menguatkan perekonomian keluarga melalui beragam program kreatif dan inovatif, termasuk UP2K,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa di tengah persaingan ekonomi yang makin ketat, pelaku usaha dituntut tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas.
Tetapi juga menguasai pemasaran, manajemen keuangan, hingga digitalisasi usaha.
Pemerintah daerah, tegasnya, akan terus menghadirkan program-program pembinaan untuk memperkuat UMKM lokal.
“Pelatihan ini harus menjadi momentum bagi peserta untuk meningkatkan kualitas diri dan usaha.
Selaras dengan visi Sergai Dambaan yang Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan,” tambah Bupati.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sergai, Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Ketua DWP Sergai Ny. Mafa Suwanto.
Menilai pelatihan ini sangat penting untuk memperluas wawasan dan melahirkan pelaku usaha yang kreatif, inovatif, dan kompetitif, khususnya di kalangan perempuan.
Materi pelatihan mencakup pengelolaan keuangan sederhana, strategi pemasaran, peningkatan kualitas produk, hingga teknik pengemasan yang sesuai standar pasar.
Harapannya, kader PKK dan pelaku UMKM dapat mengembangkan produk yang bernilai jual tinggi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Sergai, Sofyan Suri, S.P., M.P.
Dalam laporannya menyebutkan bahwa pelatihan UP2K 2025 ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi keluarga.
