TEBINGTINGGI I METROSERGAI.com – Anggota MPR RI sekaligus Ketua Komite II DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara, Badikenita Br Sitepu.
Menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama kader dan pengurus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kota Tebing Tinggi, Sabtu (20/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman masyarakat.
Khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan bernegara yang berlandaskan Pancasila.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam sambutannya, Badikenita Br Sitepu menegaskan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau konstitusi.
Yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Menurutnya, pemahaman terhadap konstitusi harus terus ditanamkan agar masyarakat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.
“Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan merupakan sarana yang sangat baik untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dijaga.
Karena mulai mengalami penurunan pemaknaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Badikenita.
Ia menjelaskan, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI merupakan bagian dari tugas konstitusional setiap anggota MPR RI.
Untuk memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan di daerah pemilihannya.
Program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan MPR RI.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga dikemas secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab.
Peserta tampak antusias menyampaikan berbagai pandangan serta pertanyaan seputar implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan kesadaran dan komitmen generasi muda, khususnya kader GAMKI Kota Tebing Tinggi.
Semakin meningkat dalam menjaga persatuan, memperkuat semangat nasionalisme, serta merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
