SEIRAMPAH I METROSERGAI.com – Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Hal ini disampaikan saat melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai, yang berlangsung di Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (16/10/2025) pagi.
Dua pejabat yang dilantik masing-masing adalah Drs. Dimas Kurnianto, SH, MM, M.SP, yang sebelumnya menjabat Inspektur Kabupaten Sergai dan kini dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum
Serta Johan Sinaga, SE, MAP, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan kini mengemban tugas baru sebagai Inspektur Kabupaten Sergai.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik itu menegaskan bahwa pelantikan jabatan bukan sekadar kegiatan seremonial.
Melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam membangun pemerintahan yang baik dan berintegritas.
“Jabatan yang diemban bukan hanya kepercayaan dari pimpinan, tetapi juga amanah dari masyarakat Kabupaten Sergai.
Jalankan tugas dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat melayani,” tegasnya.
Kepada Inspektur yang baru, Darma Wijaya menekankan pentingnya peran strategis dalam menjaga sistem pengawasan internal agar berjalan efektif dan independen.
“Saudara adalah ujung tombak pengawasan internal. Laksanakan pengawasan secara objektif dan jadilah mitra strategis bagi seluruh perangkat daerah.
Audit bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mendorong perbaikan dan inovasi demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan agar Inspektur selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Sementara kepada Asisten Administrasi Umum yang baru dilantik, Bang Wiwik berpesan agar mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang efisien dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Perkuat koordinasi antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
