Sekaligus melakukan langkah konkret untuk memastikan penyebab utama kelangkaan, sehingga tidak menimbulkan keresahan yang semakin luas.
“Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam rantai distribusi atau praktik yang merugikan kepentingan publik.
Maka harus diusut secara profesional dan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
HMI Cabang Langkat mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Hingga Pemerintah Kabupaten Langkat agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM.
Organisasi tersebut meminta pemerintah memastikan pasokan kembali normal, memperketat pengawasan distribusi BBM dari terminal hingga SPBU.
Mempercepat penyaluran ke daerah yang mengalami kekurangan stok.
Serta menyampaikan informasi resmi secara berkala kepada masyarakat guna mencegah kepanikan dan berkembangnya spekulasi.
Selain itu, aparat penegak hukum juga didorong meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi BBM.
Dan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menghambat penyaluran kepada masyarakat.
Di akhir pernyataannya, HMI Cabang Langkat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan agar kondisi tidak semakin memburuk.
“Persoalan BBM bukan hanya soal ketersediaan bahan bakar, tetapi menyangkut keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Negara harus hadir dengan langkah yang cepat, tepat, dan terukur agar rakyat tidak terus menjadi korban,” tutup Hafiz.(edwin)
