Menyongsong Implementasi KUHP Nasional 2026
Sebagai penutup, Jaksa Agung mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para aparat penegak hukum, untuk terus berkolaborasi dalam memastikan implementasi KUHP Nasional berjalan lancar.
Ia menegaskan bahwa perubahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat luas.
“KUHP Nasional akan mulai berlaku pada tahun 2026.
Ini adalah momentum besar dalam sejarah hukum Indonesia.
Keberhasilannya bergantung pada komitmen kita semua dalam menerapkan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan peluncuran Buku Tinjauan KUHP 2023, diharapkan seluruh elemen hukum di Indonesia dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap prinsip-prinsip hukum pidana yang baru.
Ini merupakan langkah maju dalam membangun sistem peradilan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman.(Kapuspenkum Kejagung)
