Pemkot Tangerang menyadari hal ini dan mendorong diskusi untuk menghapus atau meringankan beban biaya, terutama bagi MBR.
Jika kebijakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG ini diterapkan secara nasional, dampaknya akan sangat signifikan dalam mempercepat pembangunan perumahan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Kolaborasi dan Dukungan Nasional
Langkah progresif Kota Tangerang ini tidak berjalan sendiri.
Dalam pertemuan virtual dengan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, kebijakan ini mendapat dukungan penuh.
Hal ini menunjukkan bahwa model yang diterapkan di Tangerang dapat menjadi acuan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik.
Dengan 514 kabupaten/kota di Indonesia, Pemkot Tangerang kini menjadi inspirasi bagi 513 daerah lainnya.
Pemerintah pusat mendorong daerah-daerah lain untuk mereplikasi langkah-langkah yang diambil Tangerang guna menciptakan standar baru pelayanan publik yang cepat, efisien, dan terjangkau.
Langkah Menuju Masa Depan yang Lebih Baik
Kesuksesan Pemkot Tangerang dalam memangkas waktu penerbitan PBG hingga menjadi yang tercepat di Indonesia adalah bukti bahwa inovasi teknologi dan komitmen pemerintah dapat menghadirkan perubahan nyata.
Namun, keberhasilan ini perlu didukung dengan beberapa langkah strategis:
1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi:
Setiap daerah perlu menginvestasikan teknologi yang memungkinkan integrasi data dan proses administrasi berbasis digital.
2. Pelatihan Aparatur:
Aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam proses perizinan harus dilatih agar dapat memahami dan mengelola sistem baru dengan baik.
3. Pengawasan dan Evaluasi:
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai standar dan melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki kekurangan.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta:
Dalam membangun rumah untuk MBR, kolaborasi dengan pengembang perumahan perlu diperkuat, termasuk memberikan insentif kepada pengembang yang fokus pada proyek perumahan rakyat.
Reformasi yang dilakukan Kota Tangerang menunjukkan bahwa kendala klasik dalam pelayanan publik, seperti waktu yang lama dan biaya yang tinggi, dapat diatasi dengan inovasi dan keberanian mengambil langkah-langkah baru.
