JAKARTA I METROSERGAI.com – Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa menambah beban subsidi dari APBN.
Kebijakan bersejarah ini mulai berlaku hari ini, bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Penurunan harga pupuk diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.
Yang merupakan perubahan atas aturan sebelumnya mengenai jenis, harga, dan alokasi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025.
Kebijakan ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani.
Harga urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.
Langkah ini langsung dirasakan oleh lebih dari 155 juta penerima manfaat, termasuk petani dan keluarganya di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, penurunan harga ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar pupuk bersubsidi benar-benar terjangkau dan tepat sasaran.
“Ini adalah terobosan besar Bapak Presiden. Beliau menegaskan, pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau.
Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) langsung bergerak melakukan revitalisasi industri pupuk nasional, pemangkasan rantai distribusi, dan perbaikan tata kelola dari hulu hingga hilir.
Menariknya, kebijakan ini tidak menambah anggaran subsidi. Pemerintah justru berhasil menciptakan efisiensi besar melalui pembenahan sistem distribusi dan produksi.
Hasilnya, negara mampu menghemat Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk hingga 26 persen, serta meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia menjadi Rp2,5 triliun pada 2026, dengan proyeksi mencapai Rp7,5 triliun.
Revitalisasi ini juga membuka peluang penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.
