BOGOR – METROSERGAI.com – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali menunjukkan dukungannya terhadap Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2).
Dalam kesempatan itu, SBY memberikan sejumlah pesan penting yang menyoroti kebersamaan, kesetiaan.
Serta peran seluruh elemen bangsa dalam menyukseskan pemerintahan Prabowo selama lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Kesetiaan dan Persatuan dalam Mendukung Pemimpin
Dalam pidatonya, SBY menggarisbawahi betapa pentingnya kesatuan hati dan loyalitas penuh terhadap kepemimpinan Prabowo.
Ia mengajak semua elemen Koalisi Indonesia Maju, serta masyarakat luas, untuk menghindari sikap mendua dan tetap solid dalam mendukung pemerintahan baru.
“Pemimpin kita Bapak Prabowo, kita harus bersatu dalam hati.
Kita harus siap, loyal penuh kepada pemimpin kita. Jangan ada yang mendua hati, satu hati. Untuk pemimpin kita, untuk pemerintahan,” ujar SBY.
Pesan ini menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan besar ke depan, persatuan dan loyalitas adalah kunci utama dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan yang efektif.
Menyukseskan Pemerintahan Lima hingga Sepuluh Tahun ke Depan
Lebih lanjut, SBY menekankan bahwa pemerintahan Prabowo harus dijalankan dengan strategi jangka panjang.
Ia optimistis bahwa dengan agenda prioritas yang telah disusun, Indonesia dapat mengalami kemajuan signifikan selama lima tahun pertama, bahkan hingga satu dekade ke depan.
“Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, insyaAllah 10 tahun ke depan kita bisa membawa Indonesia lebih maju,” lanjutnya.
Hal ini menunjukkan harapan besar dari SBY agar pemerintahan Prabowo tidak hanya berhasil dalam satu periode, tetapi juga memiliki keberlanjutan hingga periode berikutnya.
Menjadi Bagian dari Solusi, Bukan Masalah
Dalam pidatonya, SBY juga menyoroti pentingnya peran aktif seluruh pihak dalam menyukseskan kebijakan pemerintah.