Kebijakan ini tertuang dalam Surat Dinas Internal Bulog tertanggal 12 Januari 2026.
“Prioritas kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani tetap sesuai HPP.
Di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini terbukti mampu menjaga harga yang berpihak kepada petani,” jelas Brigjen Langgeng.
Program terpadu ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur, meningkatkan produktivitas jagung nasional.
Serta mendorong kesejahteraan petani melalui pendampingan manajerial yang berkelanjutan.
Dengan penguatan sinergi lintas sektor pada tahun 2026, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional akan semakin kokoh dan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia.(hps)
