Ketua Komisi Informasi Sumut, Dr. Abdul Harris, dalam paparannya menekankan pentingnya peran strategis PPID.
Dalam mengelola dan mengklasifikasikan informasi publik secara tepat, seimbang, dan tetap menjunjung perlindungan data pribadi.
Plt Kadis Kominfo Sumut Porman Juanda juga turut memberikan apresiasi terhadap capaian Sumut yang meraih predikat “informatif” secara nasional pada 2024 dengan nilai 91,91.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh lapisan birokrasi, termasuk di tubuh Polri.
Melengkapi diskusi, Dr. Sakka Pati, tenaga ahli Divhumas Polri, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Menurutnya, harmonisasi kedua regulasi ini menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas serta membangun citra institusi yang profesional.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai isu aktual ikut dibahas, seperti sengketa informasi, perlindungan data pribadi, hingga kendala teknis dalam pelayanan informasi publik.
Seluruh narasumber sepakat bahwa penguatan struktur dan peran PPID di seluruh satuan wilayah Polri merupakan fondasi utama menuju Polri yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata sinergi antara Mabes Polri dan Polda Sumut dalam mewujudkan Polri yang informatif, adaptif, dan dekat dengan masyarakat,” tutup Brigjen Tjahyono.(mps)
