MAJALENGKA – METROSERGAI.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan langkah strategis pemerintah.
Dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun ekosistem koperasi modern di seluruh penjuru desa.
Dalam pernyataannya saat memimpin panen raya serentak di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4).
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan mendirikan 80.000 koperasi desa, dilengkapi dengan gudang penyimpanan dan fasilitas cold storage sebagai pusat distribusi hasil panen petani.
“Setiap desa akan kita dorong memiliki koperasi sendiri, yang nantinya tergabung dalam jaringan koperasi nasional.
Mereka akan dibantu dengan akses kredit, gudang penyimpanan, hingga kamar pendingin untuk menjaga kualitas hasil panen,” ujar Prabowo di hadapan para petani dari 14 provinsi yang turut serta dalam panen raya tersebut.
Rencana ini tak hanya soal pendirian koperasi semata, tetapi juga soal membangun ekosistem distribusi pangan dari desa ke kota secara efisien.
Presiden Prabowo menegaskan, tiap koperasi nantinya akan diberi dukungan berupa dua unit truk untuk mengangkut hasil panen langsung ke pasar, memotong mata rantai distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak.
“Kita ingin hasil panen bisa cepat sampai ke pasar, langsung dari petani.
Kita juga ingin distribusi pupuk lebih cepat, langsung ke Gapoktan, tanpa terlalu banyak perantara. Kita harus hilangkan praktik yang merugikan petani,” tegasnya.
Langkah ini, lanjut Prabowo, sejalan dengan mimpinya sejak menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ia memiliki harapan besar bahwa petani Indonesia bisa hidup sejahtera, setara dengan petani di negara-negara maju.
“Sejak dulu saya bermimpi petani kita hidup makmur.
Rumahnya bagus, anak-anaknya sekolah di tempat yang baik, puskesmas hadir di desa, dan penghasilan mereka cukup.
Itulah cita-cita saya, dan saya yakin kita bisa mewujudkannya bersama,” kata Prabowo penuh semangat.
Dalam visi besarnya, Prabowo juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat.
