Instruksi Tegas: Hapus Sistem yang Menghambat
Prabowo pun langsung merespons aspirasi tersebut dengan menginstruksikan jajarannya untuk mengevaluasi bahkan menghapus mekanisme kuota impor yang menghambat arus perdagangan.
Ia menekankan bahwa reformasi kebijakan impor bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga keadilan ekonomi.
Menurut Prabowo, sistem perdagangan yang terbuka dan adil adalah salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ia ingin memastikan bahwa semua pelaku usaha, besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses bahan baku dan terlibat dalam perdagangan global.
“Jangan sampai hanya segelintir yang diuntungkan.
Kita butuh sistem yang sehat, bukan yang eksklusif dan memicu ketimpangan,” tambahnya.
Menuju Kebijakan Impor yang Berkeadilan
Langkah Prabowo ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahannya akan bergerak menuju kebijakan ekonomi yang lebih terbuka, berkeadilan, dan pro-industri.
Di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian global, Indonesia dituntut untuk meningkatkan efisiensi internal serta memperkuat daya saing melalui regulasi yang tepat sasaran.
Reformasi dalam sistem kuota impor diharapkan menjadi awal dari transformasi besar dalam struktur perdagangan nasional.
Sekaligus membuka jalan bagi pelaku usaha dalam negeri untuk lebih berkembang dan mandiri.(tmp)
