Saya minta kepada para Menteri dan Menko untuk merumuskan perbaikan sistem agar lebih efektif,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa aparatur negara harus memiliki dedikasi yang tinggi dan bekerja sepenuh hati untuk mempermudah segala urusan masyarakat.
Ia juga menyoroti perlunya perubahan pola pikir dalam birokrasi, di mana pelayanan harus cepat, mudah, dan tidak menyusahkan rakyat.
“Banyak yang ingin jadi PNS, tapi setelah di dalam, malah tidak bekerja maksimal.
Ini soal mentalitas. Kita harus ubah semua ini.
Jangan membuat rakyat kesulitan.
Kita harus bikin semua lebih mudah, cepat, dan efisien,” tambahnya.
Dampak Positif Bagi Guru dan Pendidikan Indonesia
Keputusan untuk langsung menyalurkan tunjangan ke rekening guru disambut baik oleh berbagai pihak, terutama para tenaga pendidik yang selama ini kerap menghadapi keterlambatan dalam pencairan hak mereka.
Dengan sistem baru ini, pemerintah tidak hanya mengurangi celah birokrasi yang lamban, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Namun, tentu ada tantangan yang perlu diantisipasi.
Pemerintah harus memastikan bahwa sistem ini berjalan lancar tanpa kendala teknis, seperti kesalahan data rekening atau sistem pencairan yang masih belum optimal di beberapa daerah terpencil.
Selain itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah adanya oknum yang berusaha menyalahgunakan kebijakan ini.
Langkah Awal Menuju Reformasi Birokrasi yang Lebih Luas
Langkah yang diambil Prabowo ini bisa menjadi awal dari reformasi birokrasi yang lebih luas di Indonesia.
Jika sistem ini berhasil diterapkan dengan baik dalam penyaluran tunjangan guru, bukan tidak mungkin mekanisme serupa juga diterapkan pada sektor lainnya, seperti tunjangan tenaga kesehatan atau bantuan sosial lainnya.
Pemerintahan yang efektif dan efisien adalah kunci utama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan kebijakan ini, Prabowo menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
