METROSERGAI.COM, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sumut bersama lembaga pendidikan tinggi serta perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini.
Pemberdayaan perempuan dan anak menjadi salah satu agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut tahun 2025–2029.
Hal ini tertuang pada misi kelima, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh. Selain itu, menjadi bagian dari program prioritas kedua dari 17 program utama, yakni Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas yang Berkarya dan Berprestasi.
“Kita berkomitmen kuat dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada tahun 2024,” ujar Wakil Gubernur Sumut Surya, usai penandatanganan kesepakatan bersama di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (7/11/2025) malam.
Namun demikian, Surya mengakui bahwa tantangan dalam perlindungan perempuan dan anak di Sumut masih cukup besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan terjadi di Sumut.
“Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut atas berbagai capaian dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, Sumut telah menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi salah satu provinsi yang mendapat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023.
