PERBAUNGAN I METROSERGAI.com – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mulai memasuki tahap uji coba.
Sebanyak 14 loket dengan 109 jenis layanan dari berbagai instansi telah disiapkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam satu lokasi.
Untuk memastikan seluruh fasilitas dan sistem pelayanan berjalan sesuai harapan.
Wakil Bupati Sergai H. Adlin Tambunan turun langsung meninjau MPP yang berada di Kompleks Sergai Replika Istana Sultan Serdang, Kelurahan Melati Kebun, Kecamatan Pegajahan, Kamis (5/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Adlin melihat dari dekat kondisi fasilitas pelayanan, kesiapan petugas hingga proses pelayanan yang tengah berlangsung.
Ia juga berdialog dengan sejumlah masyarakat yang sedang mengurus berbagai keperluan administrasi.
Menurut Adlin, masa uji coba menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh unsur pelayanan benar-benar siap sebelum MPP Sergai resmi beroperasi dan diresmikan.
Ia meminta seluruh petugas yang bertugas di setiap loket mengedepankan sikap ramah, disiplin dan profesional.
Pelayanan juga harus diberikan secara cepat dan mudah tanpa membeda-bedakan masyarakat.
“Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujar Adlin.
Ia menambahkan, keberadaan MPP diharapkan mampu memangkas waktu dan jarak masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintahan maupun layanan dari instansi terkait.
Dengan konsep pelayanan terpadu, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor lainnya untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sergai, Tri Budi Utama Nasution, ST, M.Si., mengatakan sebanyak 14 loket saat ini telah aktif dengan total 109 jenis layanan.
“Untuk saat ini masih dalam tahap uji coba pelayanan. MPP Sergai belum diresmikan,” jelas Tri Budi.
Ia menyampaikan, peresmian MPP Sergai direncanakan berlangsung secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada akhir November 2026.
