Daerah

Wartawan Dilarang Foto di Proyek Gedung Haji Sergai, Alih Fungsi Taman TOGA Dipertanyakan

×

Wartawan Dilarang Foto di Proyek Gedung Haji Sergai, Alih Fungsi Taman TOGA Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

SERGAI I METROSERGAI.com – Aktivitas pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, menjadi sorotan.

Bukan hanya terkait proses pembangunan, tetapi juga setelah seorang wartawan mengaku mendapat larangan mengambil foto saat menjalankan tugas jurnalistik di lokasi proyek.

Peristiwa tersebut terjadi Kamis (12/11/2026). Wartawan Metrosergai yang tengah melakukan peliputan mengaku ditegur seorang pria bernama Joko yang diketahui merupakan penjaga malam di kawasan pembangunan.

Menurut keterangan wartawan, teguran tersebut disampaikan dengan nada tinggi dan meminta dirinya tidak mengambil gambar sebelum terlebih dahulu meminta izin.

“Jangan kau ambil foto. Kau harus izin sama aku terlebih dahulu. Pakai etika kau!” demikian ucapan yang disebut disampaikan kepada wartawan.

Peristiwa itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan petugas keamanan atau penjaga malam dalam mengatur aktivitas peliputan di sebuah proyek yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik.

Apalagi, dokumentasi merupakan bagian dari kegiatan jurnalistik dalam memperoleh fakta dan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Kakan Kemenhaj Benarkan Joko Penjaga Malam

Persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kakan Kemenhaj) Sergai, H. Hasan Basri, S.Ag., S.I., Jumat (13/11/2026).

Dalam keterangannya, Hasan Basri membenarkan bahwa Joko memang bertugas sebagai penjaga malam di kawasan pembangunan gedung tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa Joko mendapatkan upah sebesar Rp100 ribu per hari. Menurut Hasan Basri, pembayaran tersebut dilakukan oleh pihak Kemenhaj.

Namun, keterangan Hasan Basri juga membuka persoalan lain mengenai status pembangunan gedung tersebut.

Hasan Basri menyampaikan bahwa gedung yang tengah dibangun bukan merupakan milik Kemenhaj. Menurutnya, pihak Kemenhaj hanya menerima tanggung jawab terkait pembangunan.

Keterangan tersebut tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai siapa pemilik aset.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *