Siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek, sumber anggaran pembangunan, serta siapa yang memiliki kewenangan terhadap lokasi tersebut.
Hasan Basri juga menyatakan akan mempertemukan wartawan Metrosergai dengan Joko.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi sekaligus penyelesaian persoalan yang terjadi.
Bukan Sekadar Soal Larangan Mengambil Foto
Persoalan tersebut tidak berhenti pada insiden larangan mengambil gambar.
Di sekitar lokasi pembangunan terdapat kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Kabupaten Serdang Bedagai, yang berada di samping Masjid Agung Sergai.
Taman tersebut diketahui pernah diresmikan Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi, pada 28 September 2022.
Dalam publikasi Media Center Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada 29 September 2022, disebutkan bahwa Taman TOGA berada di samping Masjid Agung Sergai dan dikelola oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Serdang Bedagai.
Kehadiran taman tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghijauan, tetapi juga menjadi bagian dari program pemanfaatan tanaman obat keluarga serta pemberdayaan masyarakat.
Kini, berdasarkan pantauan di lapangan, kawasan tersebut telah dibongkar atau mengalami perubahan fungsi seiring dengan pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu.
Perubahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar administrasi dan status aset kawasan tersebut.
Apakah pengalihan fungsi Taman TOGA telah ditetapkan melalui keputusan resmi? Bagaimana status tanah dan aset yang sebelumnya digunakan untuk taman tersebut?
Siapa yang menetapkan perubahan fungsi kawasan dan bagaimana proses pengelolaannya?
Pertanyaan lain juga muncul terkait keterlibatan TP-PKK Sergai sebagai pihak yang sebelumnya disebut mengelola kawasan tersebut.
Jika memang telah terjadi perubahan fungsi, publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai dasar hukum, dokumen perencanaan, serta mekanisme pengalihan pengelolaan kawasan.
Pemerintah Daerah Diminta Transparan
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya instansi yang memiliki kewenangan terhadap aset daerah, dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai status kawasan tersebut.
