Penjelasan diperlukan agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai penggunaan aset maupun lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Terlebih lagi, pembangunan fasilitas pelayanan publik semestinya berjalan seiring dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset pemerintah digunakan dan untuk kepentingan apa perubahan fungsi dilakukan.
Kebebasan Pers Memiliki Dasar Hukum
Sementara terkait larangan terhadap wartawan saat melakukan peliputan, persoalan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Sementara Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Kemudian, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Ketentuannya berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut tentu membutuhkan pembuktian terhadap unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
Artinya, tidak setiap teguran, pembatasan akses, ataupun permintaan izin otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Namun, apabila terdapat dugaan tindakan yang sengaja dan melawan hukum untuk menghambat kerja jurnalistik, persoalan tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Publik Menunggu Penjelasan
Insiden yang dialami wartawan Metrosergai tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan antara wartawan dengan penjaga malam.
Ada persoalan yang lebih besar mengenai bagaimana sebuah proyek fasilitas publik dikelola, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana perubahan fungsi kawasan yang sebelumnya digunakan sebagai Taman TOGA dilakukan.
