Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan meliputi:
1. Pembentukan Tim Sekretariat Pendukung Desk Koordinasi
Tim ini dibentuk sesuai Keputusan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) No. KEP-25A/G/Gs.2/11/2024 untuk memastikan koordinasi berjalan efektif.
2. Kick-Off Meeting dengan Kementerian dan BUMN
Pada 23 Desember 2024, Kick-Off Meeting dihadiri oleh 38 kementerian/lembaga dan 21 BUMN.
Arahan dan strategi pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola diberikan oleh Jaksa Agung Muda selaku Ketua Pelaksana.
3. Pembentukan Empat Kelompok Kerja (Pokja):
Pokja Pengadaan Barang Jasa (PBJ) untuk mengawasi pengadaan yang transparan.
Pokja Penerimaan Negara untuk optimalisasi pendapatan.
Pokja Perizinan untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan publik.
Pokja Lembaga Jasa Keuangan untuk memastikan integritas sektor finansial.
Dukungan Program Prioritas Nasional
Kinerja Bidang DATUN tak hanya menunjukkan angka, tetapi juga memperlihatkan dampak nyata pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan sistem hukum.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Dengan capaian ini, Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kemajuan Indonesia.
Ke depan, diharapkan inovasi dan dedikasi serupa dapat terus memperkuat kinerja lembaga hukum demi kesejahteraan bangsa.(Kapuspenkum Kejagung/Andrie)(***)
