Layanan tersebut menggunakan skema Buy The Service (BTS), dengan pemerintah membayar operasional berdasarkan jarak tempuh dan standar pelayanan minimum.
Skema ini membuat pengemudi tidak perlu mengejar jumlah penumpang, tetapi berfokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan.
Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan BRT Mebidang secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif yang ditetapkan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 untuk kategori khusus seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Selain armada, sebanyak 121 titik pemberhentian baru akan dibangun. Rinciannya 68 titik pada lintasan Teladan-Terminal Lubukpakam dan 53 titik pada lintasan Simpang Barat-Binjai.
Pemprov Sumut juga meluncurkan aplikasi Trans-Sumut untuk membantu masyarakat mengecek rute, memantau posisi bus secara real-time, serta melakukan pendaftaran tarif khusus.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan BRT Mebidang merupakan salah satu proyek percontohan pengembangan transportasi publik bersama kawasan Bandung Raya.
Ia menyebut kemacetan menjadi salah satu alasan pengembangan transportasi publik perlu dipercepat. Berdasarkan data TomTom Traffic Index yang disampaikannya, tingkat kemacetan Medan mencapai 54,02 persen.
“Pembangunan BRT bukan semata proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta masa depan perkotaan yang lebih hijau,” kata Muiz.
Pengelolaan BRT Mebidang selanjutnya juga akan diarahkan menuju badan usaha milik daerah (BUMD) bersama yang melibatkan Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemko Binjai, dan Pemkab Deli Serdang.
Bobby berharap kolaborasi tersebut mampu menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama masyarakat Mebidang dan menjadi salah satu penanda kawasan tersebut berkembang sebagai kawasan metropolitan.***
