“Saya tidak berfikir untuk satu orang, tetapi ini kepentingan masyarakat luas. Jadi jangan karena oknum tertentu, urusan publik terhalang.
Jika ada yang belum selesai, kita bisa carikan solusi bersama. Saya juga tidak mau ada masyarakat yang ekonominya terganggu (hilang) akibat pembangunan. Tetapi memang ada dampaknya, dan kita bisa buatkan alternatif sementara selama pekerjaan berlangsung,” tegas Bobby Nasution.
Menanggapi usulan peningkatan fasilitas nelayan, Bobby meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan kajian bersama pemerintah daerah dan perwakilan nelayan. Kajian tersebut mencakup rencana pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga perahu nelayan, bangunan pemecah ombak, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Saya minta Kepala Dinas terkait untuk membahas itu bersama (nelayan dan pemerintah setempat). Agar kita tahu mengukur datanya seperti apa, dan langkah apa yang bisa kita lakukan. Supaya kita juga tidak asal membangun, jadi harus tahu dulu ukurannya (datanya),” sebutnya.
Selain itu, Bobby juga mempertimbangkan pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan di Gunungsitoli. Keberadaan UPT tersebut dinilai penting untuk mempermudah pelayanan administrasi kapal nelayan di atas 5 GT, termasuk penerbitan rekomendasi guna memperoleh BBM solar bersubsidi di SPBU maupun SPBN.
Sementara itu, Kepala Desa Saewe, Martonlis Telaumbanua, mengapresiasi agenda berkantor Gubernur Bobby Nasution di Kepulauan Nias. Ia berharap kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu mempercepat pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur yang menjadi penopang kesejahteraan masyarakat, selain pendidikan dan kesehatan.**
