Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara transit bagi pengungsi yang menunggu kepastian penyelesaian kondisi mereka, termasuk kemungkinan untuk kembali ke negara asal.
Situasi tersebut, menurut Rico, membutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan UNHCR agar berbagai persoalan dapat ditangani secara tepat.
Pemko Medan, lanjutnya, terbuka untuk terus menjalin kerja sama dengan UNHCR dalam mencari solusi terbaik.
Namun, setiap langkah yang diambil harus tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kemanusiaan, kepatuhan terhadap hukum, serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami berharap koordinasi ini semakin memperkuat upaya bersama dalam menangani persoalan pengungsi secara bijaksana.
Sesuai ketentuan yang berlaku,” menjadi penekanan dari komitmen Pemko Medan untuk mendorong penanganan yang tertib dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, Adriani Wahjanto, mengapresiasi kesempatan untuk berdialog langsung dengan Wali Kota Medan.
Ia menegaskan bahwa UNHCR mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memastikan para pengungsi memahami serta mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.
Adriani juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmen kemanusiaan dalam menangani pengungsi dari berbagai negara.
Dalam konteks tersebut, sinergi antara UNHCR dan pemerintah daerah dinilai penting agar penanganan pengungsi tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
Melalui penguatan koordinasi ini, Pemko Medan dan UNHCR diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang konstruktif dalam menghadapi berbagai tantangan penanganan pengungsi.
Dengan demikian, prinsip kemanusiaan tetap terjaga, sementara hukum, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Kota Medan juga menjadi perhatian utama.(red)
