Program pertama, GERMAS TOBA, merupakan gerakan masyarakat menolak narkoba melalui pembentukan kampung antinarkoba, edukasi, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika.
Kedua, KOMPAK, yakni upaya kolaboratif untuk memberantas kejahatan jalanan, termasuk aksi begal, premanisme, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Sementara program ketiga, SAHATA LANTAS (Satu Hati Taat Berlalu Lintas), difokuskan pada peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Sumut untuk memperkuat pendekatan preventif, meningkatkan partisipasi masyarakat.
Serta mengoptimalkan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan.
DPRD Dorong Pemberantasan Narkoba hingga ke Jaringan Besar
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Sumut H. Ihwan Ritonga menyoroti pentingnya pemberantasan peredaran narkoba secara konsisten dan menyeluruh.
Ia berharap upaya penegakan hukum tidak hanya menyasar pengedar di tingkat bawah, tetapi juga mampu mengungkap jaringan besar yang menjadi pemasok dan pengendali peredaran narkotika.
Harapan tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam memperkuat kerja sama antara kepolisian dan lembaga legislatif.
Khususnya dalam menghadapi persoalan narkoba yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Pastikan Pengamanan Unjuk Rasa Berjalan Humanis
Usai melaksanakan silaturahmi, Kapolda Sumut bersama Wakapolda dan para pejabat utama (PJU) melakukan pengecekan kesiapan personel yang disiagakan untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut.
Pengecekan dilakukan guna memastikan seluruh personel dan unsur pendukung pengamanan siap menjalankan tugas secara profesional.
Dalam pelaksanaannya, kepolisian menekankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga kamtibmas harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku.
