Daerah

Sergai Genjot Penerapan DTSEN, Fokus Perbaikan Akurasi Data Bansos

×

Sergai Genjot Penerapan DTSEN, Fokus Perbaikan Akurasi Data Bansos

Sebarkan artikel ini

SEIRAMPAH I METROSERGAI.com – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus mempercepat penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sebagai langkah strategis dalam memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pemantapan pemanfaatan dan pemadanan DTSEN Tahun 2026.

Yang digelar di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sergai H. Darma Wijaya yang diwakili Asisten Pemerintahan Nina Deliana Hutabarat.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sergai dr. Syari Aldi Saragih, para operator Program Keluarga Harapan (PKH) desa.

Pendamping PKH dari Kementerian Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, para Kasi Kesos, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sergai.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan.

Ditegaskan bahwa persoalan akurasi data masih menjadi kendala utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Ketidaktepatan data kerap menyebabkan bantuan sosial tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Permasalahan yang sering terjadi adalah data yang belum diperbarui atau belum terintegrasi secara optimal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Telah mendorong percepatan implementasi DTSEN sebagai sistem utama pengelolaan data sosial ekonomi nasional.

Karena itu, Sergai dituntut segera beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju DTSEN yang dinilai lebih mutakhir dan terintegrasi.

Lebih lanjut, seluruh camat dan kepala desa diminta memastikan proses pendataan dilakukan secara objektif dan sesuai kondisi nyata di lapangan.

Validitas data berbasis nama dan alamat menjadi kunci agar tidak ada masyarakat miskin yang terlewat dari bantuan.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah.

Seluruh instansi, mulai dari Bappeda hingga pemerintah desa, diharapkan dapat menghilangkan sekat sektoral dan menyatukan data dalam satu sistem yang terintegrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *