Menurut Prof. Reda, peraturan ini merupakan langkah strategis dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa seluruh kegiatan di dalam kawasan hutan mematuhi standar hukum yang jelas.
Hal ini juga diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan hutan untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Tiga Bentuk Penertiban Kawasan Hutan
Dalam upaya penertiban kawasan hutan, RPerpres PKH mengklasifikasikan tindakan penertiban dalam tiga bentuk utama:
Pertama, penagihan denda administratif yang dikenakan kepada pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan kegiatan yang tidak sesuai.
Kedua, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, jika terbukti bahwa lahan tersebut dikuasai secara ilegal atau melanggar ketentuan hukum.
Dan ketiga, pemulihan aset yang berada di kawasan hutan, dengan tujuan mengembalikan kawasan tersebut untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Klasifikasi Kawasan Hutan: Dari Hutan Konservasi hingga Hutan Produksi
RPerpres PKH juga mengatur klasifikasi kawasan hutan yang menjadi objek penertiban.
Klasifikasi ini terbagi menjadi tiga kategori utama: Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi.
Masing-masing kategori memiliki ketentuan dan perlakuan yang berbeda sesuai dengan fungsi ekologis dan sosialnya.
Bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan perizinan, mereka akan dikenakan denda administratif yang cukup besar dan bisa berpotensi dilakukan penguasaan kembali atas lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan berorientasi pada keberlanjutan.
Tantangan dan Harapan bagi Personel Intelijen di Daerah
Dalam penutupan sosialisasinya, Prof. Reda Manthovani mengimbau kepada seluruh personel intelijen di daerah untuk memahami dengan cermat muatan dan klasterisasi yang terdapat dalam RPerpres PKH.
