METROSERGAI.com – Dalam upaya memperkuat pengawasan dan pengelolaan dana desa.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) secara resmi meluncurkan Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding.
Aplikasi ini dihadirkan sebagai solusi digital untuk memastikan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dengan melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, dalam acara peluncuran yang digelar di Jakarta.
Menanggapi Tantangan Pengelolaan Dana Desa
Dana desa yang mengalir ke seluruh Indonesia sangat besar. Pada tahun 2025, alokasi dana desa diperkirakan mencapai Rp71 triliun untuk 75.250 desa di tanah air.
Mengingat jumlah dana yang begitu besar, pengelolaannya memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Berdasarkan data, hingga akhir 2024 terdapat sekitar 275 kasus hukum terkait dengan dana desa, menjadi salah satu alasan utama pengembangan aplikasi ini.
Kejaksaan Agung melalui JAM-Intel memandang pengawasan yang lebih optimal sebagai langkah preventif yang sangat penting.
Aplikasi Real Time Monitoring hadir sebagai alat yang memungkinkan pemantauan dana desa secara langsung, dengan fitur-fitur canggih yang mampu memetakan masalah yang ada di setiap desa.
Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dapat menampung dan merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan efisien.
Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang berpotensi merugikan masyarakat desa.
Aplikasi sebagai Solusi Digital untuk Desa
Pada acara peluncuran, JAM-Intel Reda Manthovani menekankan pentingnya peran desa dalam pembangunan ekonomi dari bawah.
Desa adalah garda terdepan dalam pembangunan nasional, dan pengelolaan dana desa yang baik menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
Dengan adanya aplikasi ini, pengawasan terhadap penggunaan dana desa dapat dilakukan lebih terstruktur dan real-time, sehingga bisa memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
