“Integrasi sistem peradilan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga yang berkomitmen memberikan pelayanan hukum terbaik,” ujar Jaksa Agung.
Sinergi Strategis untuk Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi
Rakernas Kejaksaan RI juga menjadi ajang untuk menyoroti berbagai bentuk kolaborasi strategis antara Kejaksaan RI dan Kementerian Keuangan.
Beberapa inisiatif penting yang melibatkan kedua lembaga antara lain:
Satuan Tugas BLBI: Pemulihan aset negara yang terhubung dengan kasus BLBI.
Satgas Covid dan Satgas Sawit: Penanganan penyimpangan dan pelanggaran dalam distribusi bantuan dan pengelolaan sumber daya alam.
Pengawasan End-to-End Program di Kementerian Keuangan: Meliputi tindak pidana perpajakan, kepabeanan, lelang, dan pengadaan barang serta jasa.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dukungan Kejaksaan dalam berbagai aspek pengawasan ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.
“Sinergi ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga menjadi fondasi bagi penciptaan tata kelola yang bersih dan profesional,” jelasnya.
Membangun Kejaksaan yang Berkeadilan dan Modern
Transformasi yang dilakukan Kejaksaan RI sejalan dengan tema besar Rakernas tahun ini.
Menitikberatkan pada upaya menciptakan lembaga penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada keadilan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.
Kejaksaan kini berada di jalur menuju institusi yang lebih humanis, akuntabel, dan modern, sesuai dengan prinsip-prinsip Asta Cita yang menjadi pijakan utama dalam penguatan transformasi kelembagaan.
Selain reformasi internal, Kejaksaan juga terus memperkuat kapasitasnya dalam pemulihan aset negara yang dirampas oleh tindak pidana korupsi.
Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki dampak yang signifikan dalam mengembalikan hak-hak negara dan masyarakat.
Kejaksaan sebagai Pilar Utama Pemulihan Ekonomi Nasional
