“Dari pertama sekali saya memulai menjadi Wali Kota, ini adalah satu dari gagasan yang saya harapkan bisa terjadi. Yaitu semacam kick-off pertama pengintegrasian data dari beberapa OPD yang ada di Kota Medan, saya harap aplikasi ini akan bermanfaat untuk masyarakat Kota Medan dan untuk kita semuanya,”kata Rico Waas.
Di hadapan para pimpinan Perangkat Daerah dan para Camat yang hadir, Rico Waas menyampaikan instruksi agar dilakukan pengintegrasian seluruh layanan publik dan pengaduan langsung ke dalam platform yang paling sering digunakan masyarakat setiap hari, seperti WhatsApp, dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
​Langkah cerdas ini diambil, Rico Waas karena belajar dari evaluasi berbagai kota besar di Indonesia. Meskipun banyak daerah membangun aplikasi pelaporan mandiri, tingkat pengunduhannya kerap tidak mencapai 40% dari total populasi. Hal tersebut membuat layanan terkesan eksklusif dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui skema baru ini, masyarakat Medan kelak tidak perlu lagi mengunduh aplikasi tambahan untuk mengadu atau mengurus administrasi. Cukup mengirim pesan ke nomor WhatsApp resmi Pemko Medan, sistem AI akan merespons secara responsif dan manusiawi layaknya petugas lapangan,”ujar Rico Waas.
Nantinya sistem tersebut akan bekerja secara otomatis di balik layar mengidentifikasi lokasi, mengumpulkan berkas (seperti KTP), dan mencatat detail aduan warga, lalu meneruskan laporan secara presisi ke Perangkat Daerah yang membidangi misalnya aduan banjir langsung diteruskan ke dinas terkait, bukan ke OPD yang tidak relevan.
“Setiap laporan yang masuk akan terhubung ke dasbor pimpinan, sehingga saya dapat memantau langsung apakah pengaduan sudah ditindaklanjuti atau belum,”tambah Rico Waas.
Sebelumnya Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung transformasi digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Medan. Langkah ini juga sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan digital dan Kebijakan Satu Data Indonesia.
