Revisi tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan proses pelantikan berjalan lancar, seragam, dan sesuai dengan kebutuhan kekinian.
Sekaligus tetap menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
Kepastian Hukum dan Penghormatan Otonomi Daerah
Penetapan jadwal pelantikan ini menjadi wujud nyata dari kepastian hukum yang diberikan kepada kepala daerah terpilih dan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan menetapkan tanggal pasti bagi pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa, pemerintah memastikan transisi kepemimpinan di tingkat daerah berlangsung tepat waktu, sehingga pembangunan daerah dapat terus berlanjut tanpa hambatan.
Selain itu, pengecualian pelantikan bagi Provinsi DIY dan Aceh menunjukkan penghormatan pemerintah terhadap kekhususan otonomi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menghormati keunikan budaya dan sistem pemerintahan di kedua provinsi tersebut.
Menjaga Keberlanjutan Demokrasi
Keputusan ini menegaskan tekad pemerintah untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan hasil Pilkada serentak 2024.
Melalui pelantikan kepala daerah yang terstruktur dan terjadwal dengan baik, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak nyata dari pemimpin baru yang telah mereka pilih.
Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dan seluruh elemen pemerintahan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Pelaksanaan ini bukan hanya soal seremonial, tetapi juga simbol keberhasilan bangsa dalam menjalankan demokrasi yang berlandaskan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.(Instagram Tito Karnavian,Rabu,22/1/2025).
