METROSERGAI.COM, Medan–Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang menetapkan Sri Rezeki sebagai Wakil Ketua DPRD Medan menggantikan Rajudin Sagala untuk sisa masa jabatan 2024-2029, Selasa (1/9/2026).
Pada sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen ini hadir juga Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan segenap Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Medan, Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, sejumlah unsur Forkopimda dan Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.
Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menyambut baik pergantian pimpinan DPRD Medan dan berharap hadirnya kepemimpinan baru semakin memperkuat sinergi antara legislatif dan Pemerintah Kota Medan dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Rico Waas menekankan, DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, ia berharap kepemimpinan Sri Rezeki dapat membawa semangat baru dalam menjalankan fungsi legislatif.
“Ke depannya, program kerja DPRD diharapkan mengarah kepada penguatan fungsi legislatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Rico Waas
Menurut Rico Waas, penguatan fungsi legislatif tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, tetapi juga menyangkut fungsi pengawasan dan penganggaran. Kedua fungsi tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan Kota Medan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dirinya meminta pembahasan anggaran dilakukan semakin tepat sasaran dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik juga harus diperkuat.
“Pembahasan anggaran yang semakin tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel,” ujar Rico Waas.
Rico Waas juga berharap hubungan kerja antara Pemko Medan dan DPRD semakin solid. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kota sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan.
