Terutama terkait kesiapan anggaran dan manajemen kegiatan.
Amiruddin juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak otomatis.
Berarti seluruh tanggung jawab penyelenggaraan dibebankan kepada pemerintah.
“Dukungan itu berbeda dengan pengalihan kewajiban.
Membantu bukan berarti harus menanggung semua biaya kegiatan organisasi lain,” tegasnya.
Menurut Amiruddin, tudingan terhadap Rico Waas semakin tidak relevan mengingat Pemko Medan telah memberikan berbagai dukungan.
Untuk menyukseskan turnamen, mulai dari persiapan Stadion Teladan, pembenahan fasilitas pendukung, hingga koordinasi lintas instansi.
Ia menyayangkan munculnya tudingan kepada pemerintah daerah ketika terjadi persoalan yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara.
“Sikap saling menyalahkan seperti ini tidak sehat bagi perkembangan sepak bola kita,” katanya.
Amiruddin pun meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik tersebut sebagai momentum introspeksi.
Untuk membangun tata kelola sepak bola yang lebih profesional dan transparan di Sumatera Utara.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan kepada publik terkait pembagian tanggung jawab.
Mekanisme pengambilan keputusan, hingga skema pembiayaan turnamen.
“Kalau ada kekurangan, akui dan perbaiki.
Kalau ada miskomunikasi, jelaskan secara terbuka.
Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini yang menyudutkan pihak lain,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Amiruddin menegaskan bahwa kemajuan sepak bola tidak akan lahir dari budaya mencari kambing hitam.
“Sepak bola maju karena profesionalisme, keberanian mengevaluasi diri, dan kesungguhan memperbaiki kekurangan.
Bukan dari kebiasaan saling menyalahkan,” pungkasnya.(smsi)
